Ujian Nasional, Dulu dan Sekarang

Ujian nasional (UN) tingkat SMA/MA/SMK, tingkat SMP/MTS/ dan SD/MI usai dilaksanakan.  Sebagian besar peserta didik, orang tua peserta didik, dan sekolah sudah merasa lega. Namun bukan berarti tidak punya beban. Maklum  pengumuman kelulusan belum dilakukan.  Ujian nasional tahun ini berbeda dari tahun 2010 ke belakang, karena ujian nasional bukan merupakan satu-satunya penentu kelulusan peserta didik.

Mutu pendidikan bagi sebuah Negara sangat penting, hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas manusia dari Negara tersebut.  Sehingga berbicara pendidikan yang bermutu tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu memerlukan standar mutu sebagai upaya agar pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta ,maupun masyarakat tetap terjamin kualitas lulusannya. Upaya meningkatkan mutu pendidikan menjadi prioritas pemerintah selama beberapa dekade. Pemerintah merancang berbagai kebijakan dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar serta mutu pendidikan. Misalnya saja dulu diterapkannya Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas), dan Ujian Akhir Nasional (UAN)

Evaluasi mutu pendidikan peserta didik sejatinya adalah kewenangan satuan pendidikan dalam hal ini sekolah dan utamanya guru yang mengampu mata pelajaran yang diujikan.  Karena tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik  (Undang-Undang No.14/2005 tentang guru dan dosen).  Dengan demikian, hasil belajar peserta didik mestinya ditentukan oleh keseluruhan proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik. Maka, penilaian dan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik harus menyertakan penilaian terhadap faktor-faktor lainnya yang berpengaruh terhadap hasil belajarnya.   Selain itu,  menurut pasal 58 ayat 1 Undang-Undang No.20/2003 tentang sisdiknas, menyatakan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Namun pemerintah sebagai regulator bersikukuh melaksanakan Ujian Nasional (dulu disebut UAN) dengan alasan pengendalian dan standarisasi mutu pendidikan nasional yang menjadi kewajiban pemerintah pusat.  Ujian nasional yang sebelum tahun 2010 merupakan faktor yang menentukan kelulusan peserta didik dari  satuan pendidikan.  Konsekuensi dari ditetapkannya nilai ujian nasional sebagai penentu kelulusan adalah banyak peserta didik yang tidak lulus pada mata pelajaran yang diujian nasionalkan, meskipun ia pandai dalam mata pelajaran olahraga misalnya. Selain itu juga, ujian nasional yang menjadi “tiket” kelulusan peserta didik mengandung banyak kontroversi. Misalnya saja bagaimana mungkin peserta didik yang sekolahnya di pelosok kampung, yang gurunya belum sarjana, prasarana sekolahnya tidak memadai, disejajarkan dengan sekolah yang ada di kota, gurunnya sudah berpendidikan sarjana bahkan magister, sarana pendidikannya lengkap.  Hal ini dirasa tidak adil terutama bagi peserta didik yang sekolah dan tenaga pendidiknya belum sesuai standar. Dengan kata lain, terjadinya disparitas sarana, mutu tenaga pendidik antar daerah dapat menyebabkan disparitas mutu pendidikan secara nasional.

Kontroversi terhadap pelaksanaan ujian nasional terjadi karena banyak peserta didik dan orang tua, bahkan pihak sekolah stres ketika mau ujian nasional, bahkan ada beberapa kasus peserta didik bunuh diri. Puncak kontroversi terjadi  ketika masyarakat menggugat Presiden, Wakil Presiden, Mendiknas, dan BSNP ke Pengadilan  Negeri (PN) Jakarta Pusat. Pada 21 Mei 2007 PN Jakarta Pusat memutuskan para tergugat lalai dalam pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap warganegara yang menjadi korban ujian nasional. Selain itu, majelis juga memerintahkan para tergugat meningkatkan kualitas gur, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi yang lengkap di seluruh Indonesia sebelum melaksanakan ujian nasional (www.kompas.com).

Putusan PN Jakarta Pusat juga dikuatkan di Pengadilan Tinggi dan Kasasi.  Namun pemerintah tidak langsung melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Pemerintah hanya melakukan “pembaruan” model ujian nasional.  salah satunya adalah dengan menerbitkan Permendiknas No. 45/2010 yang memberikan porsi 40% nilai sekolah yang diperoleh dari rata-rata raport dan nilai Ujian Sekolah. Sehingga ujian nasional tidak 100% menjadi penentu kelulusan peserta didik.  Meski demikian UN tetap saja menjadi hal yang menakutkan bagi sebagian Peserta didik, orang tua dan sekolah.

Perlukah Ujian Nasional dipertahankan?

Menurut saya,  ujian nasional sebagai standar mutu pendidikan nasional masih diperlukan. Hanya saja tidak menjadi syarat kelulusan. Hal ini sudah dilakukan pemerintah dengan mengakomodir nilai sekolah 40% dan nilai UN 60%. Namun bukan perbandingan persentasenya yang penting. Menurut saya sejauhmana pemerintah merespon hasil ujian nasional di sekolah  untuk dijadikan sebagai bahan untuk melakukan “treatment” pada sekolah yang angka kelulusannya masih rendah, jauh lebih penting.  Jadi yang harus distandarisasi bukan hanya mutu lulusan dan evaluasinya, juga perlu standarisasi sarana prasarana, isi, standar proses dan standar mutu pendidik.  Percuma saja ada pemetaan mutu pendidikan, jika tidak diiringi dengan kebijakan perbaikan sarana, mutu pendidik, dan lainnya.  Misalnya saja, sekolah yang angka kelulusannya 100% gagal mestinya dibina, diberi bantuan agar kualitas lulusannya baik.

Sebagai penutup, ujian nasional mestinya jangan menjadi beban bagi peserta didik, karena tanpa kemampuan terstandar maka kualitas lulusan satuan pendidikan pasti tidak siap untuk bekerja sesuai tuntutan pasar nasional dan global. Bagi pihak orang tua, perlu meningkatkan kontrol terhadap kualitas belajar anaknya, mengingat orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama yang diberi amanah oleh Tuhan. Bagi pihak sekolah, saya memahami bahwa angka kelulusan yang rendah berdampak negatif bagi citra sekolah (terutama sekolah swasta), namun yang penting dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kualitas layanan pada peserta didik.  Bagi dinas pendidikan (Pemda) ujian nasional jangan dijadikan beban, jadikanlah data-data kelulusan ujian nasional tersebut sebagai masukan untuk perbaikan yang diperlukan pihak sekolah. Dengan semua pihak berfikir positif tentang ujian nasional, tidak perlu ada kecurangan disana-sini dan Insya Allah mutu pendidikan terjaga tanpa membebani. Semoga !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s