Menuju Demokrasi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Menuju Demokrasi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Oleh: Damanhuri, M.Pd.

Dosen Pendidikan Kewarganegaraan FKIP  Untirta

Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan Serang

 

ABSTRAK

Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan yang disetai tanggungjawab yang besar. Namun dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan yang diakibatkan oleh ketidakfahaman terhadap hakikat demokrasi Pancasila itu sendiri. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan nilai-nilai demokrasi akan terwujud dengan tetap berdasarkan kontitusi yang berlaku. Oleh karenanya perlu perubahan paradigma pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dari yang indoktrinasi menjadi pembelajaran yang dialogis kritis dan disampaikan dengan pendekatan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan.

 

Kata Kunci: Demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan

 

 

I  Pendahuluan

Kata demokrasi menjadi sebuah kata yang tidak asing lagi di masyarakat global, bahkan masyarakat Indonesia yang menerapkan demokrasi Pancasila. Namun, apakah Negara yang menganut demokrasi dalam sistem ketatanegaraannya benar-benar telah menerapkan nilai-nilai demokrasi dengan sebenar-benarnya?, misalnya saja, Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila masih dirasa tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupannya. Semestinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan bahan baku (causa materialis) Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri, baik kepribadiannya maupun adat istiadatnya.

Penerapan nilai-nilai Pancasila seyogyanya dilakukan oleh semua komponen bangsa, mulai dari rakyat jelata hingga pejabat Negara. Demokrasi Pancasila adalah istilah yang digunakan di masa orde baru, demokrasi ini menunjuk kepada pengertian pemerintahan yang berdasarkan kepada sila-sila Pancasila. Selain itu, pelaksanaan nilai-nilai demokrasi Pancasila juga semestinya menjadi bagian penting dari pelaksanaan kehidupan demokrasi di sekolah dan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi diharapkan mampu mempersiapkan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang siap menjalankan demokrasi sebagaimana mestinya guna mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945

Demokrasi Pancasila

Menurut Darmodiharjo, (1991:81) demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti ketentuan-ketentuan dalam pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi Pancasila rakyat menjadi subjek, artinya rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut secara efektif dalam penyelenggaraan Negara baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Istilah Demokrasi Pancasila tidak dapat dipisahkan dari peristiwa 30 September 1965, dimana Soeharto dianggap telah berhasil menjalankan tugas “pengendalian keamanan”. Berdasarkan keberhasilan itu,  Soeharto kemudian resmi menjadi Presiden RI kedua melalu siding istimewa MPRS tahun 1967 dan dilantik pada waktu yang sama. Sejak itulah Soeharto melakukan upaya bersih-bersih dari PKI dan antek-anteknya. Selain itu Soeharto juga memiliki program pemurnian dasar Negara Pancasila dengan semboyan “melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen”.  Melalui program ini, pemerintahan orde baru menyakralkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 yang oleh Soekarno, dianggap sebagai UUD sementara dan juga memuat aturan atau mekanisme perubahan (amandemen). Dengan dianggap keramatnya UUD 1945 praktis di masa orde baru, ketentuan mengenai amandemen tidak pernah di bahas, bahkan membicarakannya pun dianggap tabu. Dalam perjalanannya, pemerintahan orde baru dengan “demokrasi Pancasila” nya perlahan-lahan menyalahgunakan kekuasaan yang sangat bertentangan dengan asas yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Menurut Santosa, (2004:132) Penyelewengan tersebut, diantaranya muncullah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme  (KKN) dalam hampir setiap kegiatan birokrasi, dari pusat bahkan merembet ke daerah-daerah, bahkan KKN melibatkan keluarga presiden (keluarga Cendana), mengutamakan pinjaman luar negeri untuk pembangunan ketimbang mengusahakan kemandirian bangsa, dan mengekang kebebasan berpendapat dalam berbagai bentuk.  Menurut Santosa, (2003) Hal ini justru malah menginjak-nginjak nilai demokrasi. Dengan berbagai kebijakannya yang sentralistik, orde baru pun harus berakhir melalui “kudeta demokrasi” yang dilakukan oleh berbagai elemen bangsa dan melahirkan apa yang disebut orde reformasi.

Demokrasi Pancasila adalah suatu demokrasi yang telah berurat berakar dalam jiwanya bangsa Indonesia dari dahulu hingga sekarang, baik dalam adat istiadat maupun dalam agamanya.  Demokrasi Pancasila dirimuskan dalam kalimat “ kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila (sila ke-4) pada pokoknya berdasar kepada kerakyatan yang bersumber pada pandangan hidup bangsa Indonesia. Menurut Kaelan,(2007) menyatakan bahwa hakikat dari Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri (kebudayaan dan adat istiadatnya).

Sistem kekuasaan menurut Pandangan hidup bangsa Indonesia bukanlah berarti adanya kekuasaan seseorang atas orang lain, tetapi adalah dalam pengertian memimpin dan membimbing.  Sifat membimbing dan memimpin ini dalam pandangan bangsa Indonesia adalah mencerminkan dari rakyat dan untuk rakyat.  “Kerakyatan” bagi bangsa Indonesia bukanlah suatu yang baru, tetapi telah hidup lama. Dan dasar musyawarahpun telah merupakan pandangan dan praktik bagi bangsa Indonesia baik dalam agama, maupun adat istiadatnya.

Penerapan demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila karena dasar Negara Indonesia adalah Pancasila.  Demokrasi Pancasila dapat dirumuskan dari alinea ke empat Pembukaan UUD 1945.  Bagi bangsa Indonesia, demokrasi Pancasila merupakan system pemerintahan Negara yang secara konstitusional ditetapkan dalam UUD 1945 serta merupakann sikap perilaku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional dengan semangat kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa,  demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi yang dijalankan berdasarkan musyawarah dan mufakat  yang didasarkan pada alur dan patut. Demokrasi Pancasila merupakan suatu bentuk demokrasi yang bercirikan khas Indonesia, bercorak kolektif dan bukanlah merupakan demokrasi yang diimpor dari Negara lain. Demokrasi Pancasila menghendaki adanya persamaan hak dan kewajiban dalam semua aspek kehidupan. Persamaan bukan saja dalam hal politik seperti yang diinginkan oleh demokrasi Barat yang liberal dan individual. Juga bukan demokrasi rakyat seperti di Negara sosialis-komunis, yang tidak memberikan ruang kepemilikan (property rights) kepada rakyatnya. Di Negara sosialis-komunis seluruh kepemilikan dikuasai atas nama Negara. Pada demokrasi Pancasila, manusia dilihat sebagai monopluralis. Artinya, dalam diri rakyat Indonesia harus dilihat dan diberikan hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya secara seimbang dan penuh tanggung jawab.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah wahana pendidikan demokrasi

Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk mengembangkan kultur demokrasi yang mencakup kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan menahan diri (Chamim,2003:vii). Kemampuan menahan diri amat diperlukan untuk mengimbangi adanya berbagai kebebasan seperti kebebasan berpendapat, kebebasan memiliki sesuatu, kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Tanpa kemampuan menahan diri, demokrasi hanya akan menjadi democrazy yang akan melahirkan tirani. Dalam konteks pelaksanaan kebebasan sebagai salah satu nilai demokrasi di Indonesia seringkali disalahgunakan. Hal ini bisa kita amati dari perilaku masyarakat yang menafsirkan kebebasan dengan sebebas-bebasnya. Padahal demokrasi Pancasila sendiri adalah demokrasi yang memberikan kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Dengan kata lain, tidak ada kebebasan tanpa tanggungjawab.

Pendidikan Kewarganegaraan yang secara khusus bertujuan agar peserta didik memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sedangkan misi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggungjawab dan bermoral. (Kaelan, 2007:2). Hal senada diungkapkan oleh Sumarsono, (2002:7) bahwa melalui pendidikan kewarganegaraan, warganegara Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945.

Lebih lanjut, Chamim, dkk  (2003: vii) menjelaskan upaya mengembangkan kultur demokrasi dalam sistem pendidikan Indonesia, khususnya di Perguruan tinggi adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Outcome dari pendidikan kewarganegaraan adalah menyangkut pengetahuan, sikap mental, nilai-nilai, dan perilaku menjunjung tinggi demokrasi, sehingga akan terwujud warga masyarakat yang demokratis dan mampu menjaga persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat dan sejahtera serta demokratis. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia yang dituangkan dalam UU No.20 Tahun 2003 yang menyatakan pendidikan nasional bertujuan “ untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa…dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Demokratis disini meliputi pola sikap, pola pikir dan pola tindak warganegara. Dengan semakin demokratisnya warganegara, maka cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan beradab tidak menutup kemungkinan dapat segera terwujud.

Untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis diperlukan upaya serius melalui pendidikan. Pendidikan dimaksud adalah pendidikan demokrasi. Menurut Winataputra, (2006:12) Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan Negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami, menghayati, megamalkan dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Lebih lanjut, Winataputra (2006:19) menyatakan bahwa demokrasi memang tidak diwarisi , tetapi ditangkap dan dicerna melalui proses belajar oleh karena itu untuk memahaminya diperlukan suatu proses pendidikan demokrasi.  Pendidikan demokrasi dalam berbagai konteks, dalam hal ini untuk pendidikan formal ( di sekolah dan perguruan tinggi), non formal ( pendidikan di luar sekolah dan informal ( pergaulan di rumah dan masyarakat kultural untuk membangun cita – cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam berbagai konteks.

Pemahaman yang dangkal tentang demokrasi dan nilai-nilainya menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan yang justru bertolakbelakang, seperti maraknya demonstrasi sebagai wujud kebebasan berpendapat yang sering berakhir dengan kerusuhan dan tindakan-tindakan represif serta tidak produktif. Memblokir jalan raya, menyandera mobil dinas, dan mobil pengangkut bahan kebutuhan pokok masyarakat yang sering terjadi saat demonstrasi justru menunjukkan bahwa demonstrasi kehilangan ruhnya. Demonstrasi sejatinya membawa aspirasi masyarakat bukan malah mengganggu ketertiban umum dan bertindak anarkhis. Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi sejatinya memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempersiapkan diri memasuki kehidupan yang demokratis.  Selain itu, tugas pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan menjadi tidak mudah.

Menurut Zamroni, dalam Tanireja,dkk. (2011:130)  adanya keinginan dan perilaku penguasa orde reformasi untuk mempertahankan sistem sentralisasi dan birokratisasi yang berlebihan di dunia pendidikan. Selain itu, tantangan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi dimasa depan adalah masuknya peradaban asing yang dibawa oleh arus globalisasi dan teknologi informasi yang terus menerus mempengaruhi moralitas dan perilaku bangsa Indonesia.

Dalam praktik kehidupan bermasyarakt, berbangsa dan bernegara sering kita melihat hal-hal yang semestinya tidak terjadi, misalnya saat musyawarah mufakat sering adanya upaya memaksakan kehendak pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya, bahkan kadang berujung dengan konflik terbuka. Dalam konteks manusia sebagai bagian dari kelompoknya perlu diakui bahwa secara sadar manusia ingin diperhatikan dan ingin berperan dalam kelompok dan lingkungannya. Perasaan ingin memiliki dan berperan serta ini tercermin dalam rasa demokrasi (Widjaja, 2000:16). Dalam konteks inilah kemauan dan kemampuan untuk menahan diri diperlukan. Mengingat partisipasi politik yang tanpa kemampuan menahan diri dari warganegara bukan mustahil justru akan menodai nilai-nilai demokrasi. Menurut Surbakti, (1999:142) Partisipasi politik  warganegara untuk memepengaruhi pemerintah ada yang dilakukan atas kesadaran diri sendiri dan ada pula yang dilakukan atas desakan, manipulasi dan paksaan dari pihak lain. Dengan demikian diperlukan warganegara yang memiliki kompetensi yang baik agar mampu menyampaikan aspirasi, partisipasi politik yang sesuai dengan konstitusi.

Dalam Negara hukum demokrasi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna (Ridwan,2008: 8). Dengan demikian antara demokrasi dan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis sangat erat kaitannya. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan hubungan hak dan kewajiban antara warganegara dan Negara atau sebaliknya haruslah berdasarkan hukum, bukan berdasarkan paksaan orang lain dan keinginan individu yang dipaksakan.

Penutup

Menuju demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan hanya akan terwujud jika pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang strategis dan berdaya guna. Sehingga pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang selama ini dilakukan dengan indoktrinasi harus segera diubah menjadi pembelajaran yang dialogis kritis dan disampaikan dengan pendekatan pembelajaran yang aktif, inovatif,  kreatif,  efektif dan menyenangkan. Sehingga akan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diharapkan dalam pendidikan kewarganegaraan yakni mampu memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah Negara Pancasila.

Perlu upaya sistematis dari Negara melalui pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan agar segera terwujud suatu tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang dibatasi oleh konstitusi dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, akan mampu melahirkan generasi muda yang siap memenuhi tuntutan masyarakat global yang tetap berdasarkan wawasan nasional Indonesia.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Darmodiharjo, Darji, dkk. 1979. Santiaji Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional

Kaelan. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma

Ridwan,HR. 2008. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Santosa, K.O. 2004. Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UUD 1945. Bandung: Sega

Arsy

Sumarsono,S. dkk. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Surbakti,R. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo

Taniredja, T., dkk. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Widjaja, H.A.W. 2000. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia. Jakarta:

Rineka Cipta

Winataputra, U.S. 2006. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi. Jakarta: Ditnaga Dirjen

Dikti.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s