Mengapa Kompetensi Guru Tersertifikasi (Cenderung) Rendah ?

 

Akhir-akhir ini marak pemberitaan di berbagai media tentang rendahnya kompetensi guru yang sudah memiliki sertifikat sebagai pendidik (tersertifikasi). Hal ini dibuktikan dengan hasil uji kompetensi guru (UKG) yang sudah tersertifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kompas, 6 Agustus 2012) rata-rata nilai uji kompetensi guru adalah 44,55 berdasarkan pengolahan data 243.619 dari 373.515 orang pada tahap satu hingga hari ketiga. Jika perolehan rata-rata nilai UKG tersebut mencerminkan kompetensi guru (tersertifikasi) secara nasional sungguh memprihatinkan bila dibandingkan dengan besarnya anggaran Negara/Daerah untuk sektor pendidikan.

Meskipun uji kompetensi guru yang sudah tersertifikasi tidak berpengaruh pada tunjangan profesi (sebesar gaji pokok bagi PNS), namun pemerintah melalui Kemendikbud berdalih bahwa UKG ini untuk memetakan kompetensi guru secara nasional. Namun tetap saja UKG ini mengundang kontroversi. Terlepas dari adanya pro dan kontra terhadap UKG, yang perlu ditelaah lebih mendalam ialah mengapa kompetensi guru yang sudah tersertifikasi masih rendah?

Pengertian kompetensi menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Berdasarkan pada definisi kompetensi tersebut, seorang guru atau dosen yang sudah tersertifikasi berarti diakui kompetensinya sebagai tenaga profesional yang bisa dituntut bekerja secara profesional, dan bukan hanya diberi tunjangan sebagai profesional. Tunjangan profesional yang diberikan kepada pendidik yang telah memenuhi persyaratan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh penerimanya kepada Tuhan, dirinya dan masyarakat. Dengan diperolehnya pengakuan kompetensi dan keprofesionalan guru sebagai pendidik bukan tidak memiliki konsekuensi. Guru harus terus melakukan pengembangan berbagai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia. Pengembangan kompetensi guru dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut Rozak (2010:4), PTK akan memfasilitasi guru untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi profesional, pedagogi, kepribadian dan sosial.  Pertanyaannya, sudah seberapa banyak guru yang mau dan mampu melakukan PTK dengan benar dan asli karya sendiri?.

Tentu peningkatan kompetensi pendidik sangatlah penting, mengingat tanpa pendidik yang profesional dan bermutu, sarana prasarana sekolah, kurikulum, dan sebagainya tidak akan mampu meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dengan kata lain, guru sebagai pengajar dan pendidik merupakan kunci keberhasilan pendidikan. Jika benar bahwa guru yang sudah tersertifikasi memiliki kompetensi rendah, pertanyaannya kemudian, mengapa kompetensi guru tersertifikasi rendah?

Untuk menjawab pertanyaan ini dapatlah kiranya diajukan beberapa dugaan yang menjadi penyebab rendahnya kompetensi guru tersertifikasi tersebut. Pada tulisan ini, penulis mengajukan beberapa penyebab, pertama, faktor input, meskipun guru-guru sudah memiliki sertifikat pendidik– baik melalui portofolio maupun melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)—perlu dilakukan pemetaan dari Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) mana guru tersebut berasal? Jangan-jangan rendahnya kompetensi guru tersebut dipengaruhi oleh rendahnya mutu LPTK dimana ia memperoleh ijasah. Jika demikian, perlu aturan dan pengaturan secara serius mengenai mutu lembaga penyelenggara pendidikan calon guru. Jangan sampai hanya demi mengejar persyaratan kualifikasi sarjana strata satu (S1), guru yang belum sarjana dan calon guru menempuh pendidikan di LPTK yang tidak terakreditasi mutu penyelenggaraan pendidikannya. Kedua, pembinaan di sekolah. Guru-guru yang telah memiliki sertifikat pendidik mungkin tidak atau kurang memperoleh pembinaan di sekolah tempatnya mengabdi. Sekolah mungkin jarang melakukan upaya-upaya pengembangan kompetensi guru, lebih-lebih guru yang berada di pelosok. Untuk guru-guru yang bertugas di pelosok sangat sulit untuk meningkatkan kompetensinya karena berbagai alasan, seperti terbatasnya sumber belajar, sarana prasarana pendidikan yang serba terbatas dan sebagainya. Ketiga, masalah internal guru sendiri. Tidak sedikit guru yang memiliki masalah secara internal, misalnya guru tertentu merasa bahwa dirinya sudah tidak perlu lagi belajar, karena pelajaran yang ia “ajarkan” kepada peserta didiknya sudah “di luar kepala”. Ada juga guru yang berfikir tidak perlu melanjutkan pendidikan  ke jenjang yang lebih tinggi, atau memperkaya pengetahuannya dengan hal-hal baru, sehingga banyak guru yang sampai batas pensiun masih berpendidikan diploma. Selain itu, sebagian guru juga merasa tidak perlu menguasai teknologi pembelajaran (penggunaan teknologi seperti komputer untuk membantu mempermudah terjadinya belajar pada peserta didiknya) sehingga banyak guru terkesan “gaptek”. Keempat, proses sertifikasi yang tidak optimal. Rendahnya kompetensi guru tersertifikasi juga dapat disebabkan oleh pola sertifikasi yang kurang optimal. Jika sertifikasi melalui portofolio, perlu dipertanyakan, apakah dokumen yang di “bundel” itu benar-benar merupakan performansi/kinerja yang menunjukkan kompetensi guru yang bersangkutan atau hanya dokumen asli tapi palsu (aspal)?, atau jika sertifikasi guru melalui jalur PLPG, perlu juga dikritisi apakah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik benar-benar mengikuti in-service training  tersebut dengan benar?. Selain itu, apakah guru-guru itu dibina oleh instruktur yang kompeten dan memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kompetensi guru? Apakah kurikulum PLPG juga benar-benar sudah teruji mampu meningkatkan kompetensi guru? Jangan-jangan semuanya dilakukan dengan “asal jadi”. Kelima, pengembangan kompetensi berkelanjutan yang mandeg. Semestinya guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik terus melakukan pengembangan kompetensinya. Portofolio atau PLPG idealnya hanya sebagai pintu gerbang untuk menjadi guru yang kompeten. Memperoleh sertifikat pendidik mestinya jangan dijadikan tujuan akhir, setelah memiliki sertifikat dan diikuti meningkatnya kesejahteraan, maka guru memiliki tanggungjawab untuk terus mengembangkan berbagai kompetensinya (kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian dan sosial). Upaya tersebut bisa dilakukan melalui penulisan karya ilmiah dan non ilmiah, studi lanjut, menambah koleksi sumber belajar, mengembangkan bahan ajar, mengembangkan media pembelajaran, dan sebagainya. Jika tidak melakukan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, maka guru tersebut dapat dikatakan  telah mengkhianati rakyat pada umumnya dan dunia pendidikan pada khususnya. Mengapa ? karena dana untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik  adalah diambil dari kas Negara yang sumbernya adalah uang rakyat.

Jika beberapa penelitian menemukan data, fakta dan informasi yang menyimpulkan bahwa guru-guru yang sudah tersertifikasi memiliki kompetensi yang rendah sungguh merupakan tamparan keras bagi Kemendibud beserta pihak terkait.  Betapa tidak, selama ini rendahnya mutu pendidikan nasional selalu dikaitkan dengan rendahnya penghargaan dan kesejahteraan pendidiknya. Tetapi jika kesejahteraan pendidik sudah ditingkatkan, tapi masih tidak berhasil  meningkatkan mutu pendidikan nasional, apalagi yang akan dipersalahkan?. Bukankah seharusnya pemberian penghargaan diikuti oleh meningkatnya kinerja?.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s