Masih saktikah Pancasila Kita?

Setiap tanggal 1 Oktober bangsa Indonesia memperingati hari kesaktian Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara telah “lulus” ujian dari upaya kudeta ideologi dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berupaya mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis.  Secara historis, Bangsa Indonesia telah berhasil mengatasi percobaan dan ujian sejarah upaya penggantian Pancasila pada tangga 30 September 1965 yang lebih dikenal dengan gerakan 30 September (G/30 S). Peristiwa kegagalan PKI mengganti Pancasila dengan ideologi komunis menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang ampuh dan sakti. Oleh karenanya, orde baru menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila. Peringatan hari kesaktian Pancasila dimaksudkan agar nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa-negara (nation-state) Indonesia. Pertanyaannya kemudian, apakah kini Pancasila masih “sakti”?, mengapa ada kecenderungan menurunnya pemahaman dan pelaksanaan terhadap nilai-nilai Pancasila? tentu untuk menjawab pertanyaan ini tidaklah mudah. Penulis akan melakukan analisis sederhana. 

Pertama, tinjauan historis. Pancasila yang dijadikan dasar negara oleh bangsa Indonesia merupakan hasil penggalian terhadap nilai-nilai kepribadian dan kebudayaan bangsa yang telah tumbuh subur berabad-abad lamanya. Menurut Kelan (2007) Bahan baku (causa materialis) Pancasila tidak lain adalah kepribadian dan kebudayaan bangsa Indonesia. Sehingga dengan demikian, Pancasila (nilai-nilainya) bukanlah hal baru bagi bangsa Indonesia. Istilah Pancasila sendiri diungkapkan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI yang membahas rancangan  dasar negara.  Menurut Lemhannas (2011:18) “Perkataan Pancasila,mula-mula dipergunakan oleh pemeluk agama Budha…. dengan “five Moral Principle” yang harus ditaati dan dilaksanakan …”. Five moral principle yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lima larangan yang disingkat 5M yaitu, dilarang mateni/membunuh, dilarang maling/mencuri, dilarang madon/berzina, dilarang minum-minuman/mabuk, dan dilarang main/berjudi.  Berdasarkan tinjauan historis tersebut, kiranya nilai-nilai Pancasila sungguh sangat ideal untuk dijadikan dasar negara. Namun demikian,setelah mengalami penyesuaian,  rumusan Pancasila yang sah adalah yang seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945. alinea ke-empat. Sejak 18 Agustus 1945 Pancasila tersebut resmi menjadi dasar negara kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, tinjauan Praksis. Pada saat ini nilai-nilai Pancasila oleh sebagian kalangan diragukan kesaktiannya untuk menghadapi tantangan global dan mewujudkan tujuan nasional. Bahkan pada setiap rezim, makna Pancasila sering direduksi oleh penguasa untuk memperoleh, menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya.  Pada zaman orde baru, Pancasila dijadikan tameng untuk melegalisasi semua kebijakan rezim yang berkuasa. Dengan catatan sejarah itu, kini berbicara Pancasila sering diidentikkan dengan orde baru (melalui P-4 nya).  Meski sebenarnya bukan Pancasila-nya yang salah, namun pelaksanaan dan pelaksananya yang keliru. setiap aspirasi yang dianggap bertetangan dengan keinginan penguasa selalu dianggap tidak Pancasilais. Padahal dalam sebuah negara demokrasi memerlukan kebebasan berpendapat dan berpartsipasi. Dengan dikekangnya kebebasan menyampaikan pendapat, pada akhirnya mengakibatkan rendahnya partisipasi warganegara dalam kehidupan bernegara. Partisipasi warganegara di rezim otoriter hanya pada kegiatan pemilu yang juga tidak demokratis dan partisipasi membayar pajak. Selain dua hal itu, rakyat hanya dijadikan sebagai objek pembangunan dan bukan subjek pembangunan. Keadaan ini menimbulkan pemerintahan yang otoriter dan dihinggapi penyakit sosial yang disebut korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hanya orang tertentu saja yang berhak “mengelola” negara dan kekayaan negara. Dengan demikian, warganegara yang tidak memiliki akses dengan penguasa hanya menjadi penonton di negaranya sendiri. Sektor-sektor ekonomi yang strategis hanya dimiliki elit-elit tertentu. Banyaknya persekongkolan oknum penguasa dan oknum pengusaha membuat ekonomi carut marut. Akibatnya,  Indonesia dilanda krisis moneter yang  diikuti oleh krisis multidimensi pada awal 1998. Bahkan hingga kini masih banyak kekayaan negara yang dikelola asing dengan bagi hasil yang tidak seimbang. Lemahnya posisi tawar pemerintah di mata negara maju membuat pemerintah hanya menjadi follower terhadap keingunan asing untuk mengelola –untuk tidak mengatakan menguras—sumber kekayaan alam Indonesia yang semestinya dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan banyaknya faktor produksi yang penting yang dikuasai asing akan memperlemah kemampuan ekonomi rakyat,dan ini terbukti ketika negara Indonesia dilanda krisis moneter, Negara menjadi sangat sulit untuk bangkit dan pulih. Hal ini disebabkan karena selama ini pranata ekonomi hanya dilakukan oleh elit dan populus tertentu.

Ketidakberdayaan rakyat dalam sektor ekonomi menimbulkan menurunnya daya beli dan daya saing rakyat. Dengan demikian, rakyat semakin lemah dan menggantungkan dirinya kepada pemerintah. Dengan semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kebijakan outsourcing berakibat pada bertambahnya angka pengangguran yang akan diikuti oleh kemiskinan dan meningkatnya tindakan kriminal. Jika kondisi ini semakin memburuk, lalu akankah rakyat percaya bahwa Pancasila masih sakti?. Pada sisi lain, rakyat yang memiliki akses ekonomi yang baik hidup dengan mewah dan serba mudah. Tidak sedikit pula rakyat yang miskin namun terbawa pengaruh negatif globalisasi dan era teknologi informasi hidup dalam euforia kebebasan yang salah.  Sebagian diantara mereka hidup pragmatis, mau hidup senang tapi tidak mau bekerja keras, yang pada akhirnya menghalalkan segala cara, namun tidak jarang pula mengambil tindakan yang ekstrim seperti bunuh diri sebagai akibat ketidakmampuan bertahan hidup ditengah-tengah persaingan yang ketat.

Berdasarkan tinjauan praktis terhadap nilai-nilai Pancasila yang dewasa ini mengalami kecenderungan yang menurun. Hal ini ditandai dengan melemahnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air warganegara seperti maraknya kasus korupsi oleh penyelenggara Negara, adanya kasus tawuran mahasiswa dan pelajar, anakhisnya massa pada hampir semua bidang dan sebagainya menunjukkan pentingnya revitalisasi, internalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Melalui empat pilar/konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI mari kita hormati para pejuang kemerdekaan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan seutuhnya guna mengisi kemerdekaan dalam kemajemukan dalam kerangka NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pengamalan nilai-nilai Pancasila haruslah menyeluruh pada aspek kehidupan berbangsa, yaitu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila akan tetap relevan dan tetap memiliki keampuhan dan kesaktian dalam rangka mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur di tengah percaturan masyarakat global. Demi mewujudkan itu semua diperlukan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum serta pemerintahan yang bersih. Tanpa itu, tidak mustahil bicara Pancasila hanyalah nostalgia sejarah belaka.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s