Korupsi, Budaya Kita?

I  Pendahuluan

Korupsi merupakan istilah yang akrab di telinga setiap orang, mulai dari pejabat hingga rakyat biasa, akademisi hingga tukang tani. Bahkan jika ditanyakan pada setiap orang, apakah ia pernah mendengar istilah korupsi, jawabannya pasti pernah. Permasalahannya, apakah setiap orang itu memahami apa sebenarnya korupsi itu? Lalu perbuatan apa saja yang dikategorikan korupsi? Apa latar belakang orang melakukan korupsi? Lalu siapa yang salah jika marak kasus korupsi? Dan apakah korupsi itu budaya kita? Tentu tidak semua orang bisa menjelaskannya secara gamblang dan ilmiah. Istilah korupsi dikenal masyarakat dari media massa yang sangat massif memberitakan perkembangan kasus-kasus korupsi di tanah air, baik kasus korupsi yang terjadi di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Pemberitaan kasus korupsi menghiasi media massa baik cetak maupun elektronik. Maklum saja perbuatan yang merupakan benalu sosial–penghambat pembangunan– itu tak pernah menemui ujung penyelesaiannya. Selesai kasus yang satu, maka muncul kasus korupsi yang lainnya. Padahal jika ditanyakan pada masyarakat, tentu masyarakat sangat membenci perbuatan korupsi dan pelakunya.

II.  Pembahasan

Untuk memberikan ulasan yang mendalam tentang korupsi, sebaiknya perlu dikemukakan terlebih dahulu apa itu korupsi. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan Negara (Kartono,1999:80). Delik korupsi menurut KUHP adalah kejahatan atau kesalahan, ataupun perbuatan-perbuatan yang bisa dikenai tindak dan sanksi hukum. Jadi, korupsi merupakan gejala: salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi; salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan Negara dengan menggunakan kekuatan-kekuatan formal untuk memperkaya diri. Lebih jelasnya menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 (KPK,2006:19).

Setelah memahami definisi korupsi, pertanyaan selanjutnya adalah perbuatan apa saja yang dikategorikan korupsi? . Bentuk/jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) kerugian keuangan Negara, (2) suap-menyuap, (3) penggelapan dalam jabatan, (4) pemerasan, (5) perbuatan curang, (6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) gratifikasi. Selain itu, ada jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, diantaranya adalah merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi.

Latar Belakang Orang Melakukan Korupsi

Setelah kita memahami definisi korupsi dan perbuatan/tindakan apa saja yang termasuk bentuk korupsi, maka selanjutnya penulis akan mengajukan beberapa analisis mengenai latar belakang orang melakukan korupsi.

Pertama, Secara historis, bangsa Indonesia adalah bangsa yang dahulunya dijajah. Dengan statusnya yang dijajah itu, bangsa pribumi hidup dalam keadaan yang serba terbatas, termasuk terbatas memiliki kekayaan. Padahal kekayaan alam Indonesia sangat melimpah ruah. Pada jaman penjajahan itu, kekayaan yang melimpah itu dikeruk dan dibawa ke Negara asal penjajah. Sehingga begitu bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya dari belenggu penjajah, ambisi  menguasai kekayaan Indonesia, khususnya bagi orang-orang yang memiliki akses dan kesempatan untuk itu mengebu-gebu. Selain itu, korupsi juga disebabkan oleh hasrat untuk menaikkan taraf hidup dan menaikkan status sosial, terutama abdi Negara, misalnya dengan menerima imbalan atas layanan publik yang melekat pada kewenangannya. Tentu ambisi untuk menjadi orang kaya tidaklah salah, manakala itu dilakukan dengan usaha-usaha yang normatif. Akan salah jika ambisi untuk memiliki kekayaan yang melimpah ruah itu dilakukan dengan cara-cara yang korup.

Kedua, terjadinya modernisasi yang membawa pergeseran nilai-nilai. Jika dulu orang menganggap dirinya bernilai ketika ia hidup dengan jujur, memperoleh kekayaan dengan kerja keras. Maka kini orang merasa berharga jika ia memiliki sejumlah materi tertentu. Misalnya memiliki rumah, kendaraan yang mewah, mampu mengakses gaya hidup yang ­jet-set meskipun itu semua diperoleh dengan cara-cara melawan hukum.

Ketiga, stigma masyarakat yang memberi prestise / memuliakan orang yang kaya raya tanpa mau tahu dari mana kekayaan itu diperoleh. Dengan keadaan demikian, tidak heran jika semua orang, terutama penyelenggara Negara berlomba-lomba untuk menjadi “orang kaya baru” atau disingkat OKB. Orang berlomba-lomba mengumpulkan pundi-pundi kekayaan demi memperoleh “kehormatan” di masyarakat meskipun dengan cara-cara merugikan kepentingan umum.

Keempat, Iklim politik yang tidak sehat. Ketika gagasan Negara hukum seperti yang dihendaki oleh the founding father  yang jelas tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara hukum” yang dalam praktiknya adalah Negara berdasarkan kekuasaan uang. Selain itu, pada sila pertama Pancasila tertulis “Ketuhanan Yang Maha Esa” namun dalam faktanya “keuangan yang maha kuasa”. Misalnya saja, sistem multipartai dengan pemilu langsung yang menyebabkan ongkos politik yang mahal dapat menyebabkan partai dan aktor politik harus juga mengeluarkan biaya politik yang besar, sebagai konsekuensi logisnya adalah ada upaya-upaya bagaimana ongkos politik itu segera kembali. Penegakkan hukum yang mestinya menjamin kebenaran dan keadilan bagi setiap warganegara, dalam kenyataannya hanya dapat dinikmati oleh “elit” tertentu. Rakyat sering dihadapkan pada kenyataan pahit, kondisi yang ironi dalam penegakkan hukum di tanah air.

Kelima, memudarnya keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Meski hal ini ditulis pada bagian akhir, kiranya jelas bahwa jika orang-orang beriman pada Tuhan-Nya maka niscaya apapun kondisi bangsa dan nagara ini tidaklah mungkin ia tergoda untuk melakukan korupsi, ia akan menjadi orang yang pandai bersyukur atas apa yang di dapat dari usaha halalnya. Dengan demikian, jika ditanya siapa yang bersalah dengan semakin maraknya korupsi?, jawabannya semua pihak sedikit atau banyak berkontribusi menumbuhsuburkan korupsi.

III.  Penutup

Sebagai penutup, ada pertanyaan apakah korupsi itu budaya kita? Menurut penulis, budaya itu konotasinya positif. Budaya (buddayah, culture,colere) artinya mengolah. Mengolah Budhi dan daya, sehingga dengan budhi dan daya itu manusia menghasilkan sesuatu cipta, karsa,rasa dan karya yang berguna bagi umat manusia. Korupsi di tanah air lebih diakibatkan  oleh derasnya arus “modern” yang menjunjung tinggi aspirasi materil dan kebudayaan uang tanpa filter yang baik.  Sehingga uang mendominasi segala pertimbangan, uang menjadi panglima, uang menjadi moral judgement. Tak heran Indonesia pernah memiliki “prestasi” Negara terkorup  di Asia pada tahun 2005, keadaan ini hendaknya menjadi tamparan bagi kita semua, terutama penyelenggara Negara dan penegak hukum agar melakukan berbagai upaya kongkrit mencegah dan menindak tindak pidana korupsi dengan sebaik-baiknya.

Tidak lupa, masyarakat juga memiliki andil besar dalam tumbuh subur nya korupsi ketika masyarakat memberi “prestise” kepada orang-orang yang memiliki kekayaan melimpah meski melawan hukum. Sudah saatnya kita menilai orang lain itu baik, jika ia hidup sederhana, bekerja keras, bersahaja, berprestasi, jujur dan tentu dari keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan dari hartanya belaka. Sehingga motivasi orang untuk melakukan korupsi dapat dieliminir. Korupsi jangan dianggap budaya, korupsi merupakan penyakit sosial dan perbuatan kriminal. Mudah-mudahan dengan semakin kecilnya indeks korupsi di Negara kita, maka tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945 akan segera terwujud. Semoga !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s