Pendikar (cenderung) gagal?

Memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi bangsa, mengendurnya nilai-nilai kebangsaan, rusaknya sistem ekonomi, korupsi dalam penyelenggraan Negara dan lain sebagainya merupakan latar belakang pentingnya pembangunan karakter (character building). Sehingga belakangan ini, pendidikan karakter menjadi ramai dibicarakan pada berbagai kesempatan seperti seminar, workshop, dan menjadi berita hangat di berbagai media massa. Continue reading

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Merupakan Kewajiban Konstitusional

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Merupakan Kewajiban Konstitusional

I  Pendahuluan

Republik Indonesia terbentuk sebagai suatu Negara berdaulat merupakan cita-cita seluruh komponen bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Keinginan untuk merdeka bukan tanpa alasan, mengingat pada zaman penjajahan bangsa Indonesia dalam keadaan tidak terdidik, karena pendidikan hanya dapat diperoleh bagi kaum tertentu. Oleh karenanya, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu cita-cita nasional Indonesia merdeka. Hal ini dapat dilihat  dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea ke 4 (empat) yang  berbunyi “ ……mencerdaskan kehidupan bangsa…..”

Cita-cita mulia tersebut untuk membawa manusia Indonesia ke dalam suatu keadaan  yang dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kesejahteraan umum (rakyat Indonesia). Keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 tersebut juga ditegaskan dalam batang tubuh UUD 1945 pada pasal 31 ayat (1) “setiap warganegara berhak mendapat pendidikan”. Untuk menjamin bahwa setiap warganegara dapat menunaikan hak mendapat pendidikan tersebut, melalui hasil amandemen UUD 1945 yang ke-4, terdapat penambahan ayat yang menjamin dana bagi penyelenggaraan pendidikan. Ini bisa dilihat pada pasal 31 ayat (4) yang berbunyi “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

II.  Pembahasan

            Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjalankan tugas dan wewenangnya secara konstitusional. Tidak ada kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan di luar rule of law yang berlaku. Oleh karenanya dalam usaha mewujudkan cita-cita nasional “mencerdaskan kehidupan bangsa” pemerintah perlu berpedoman kepada konstitusi yang berlaku. Sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan di atas, melalaui jaminan anggaran sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD seperti telah dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 31(ayat 4), secara konstitusional mencerdaskan kehidupan bangsa (memperoleh pendidikan) merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan oleh Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Upaya tersebut misalnya melalui pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang langsung ditransfer ke rekening sekolah, ini merupakan upaya agar orang tua peserta didik tidak lagi dibebani biaya pendidikan bagi anaknya di sekolah dasar (SD/SMP). Selain itu, pemerintah juga mengupayakan membuka kesempatan mendapatkan pendidikan bagi warganegaranya melalui berbagai jenis, jenjang dan jalur pendidikan seperti sanggar pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), paket A, paket B dan paket C. selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan sekolah menengah pertama terbuka (SMP Terbuka). Untuk pendidikan tinggi, pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan jarak jauh (distance learning), yaitu melalui Universitas Terbuka. Peserta belajar tidak lagi harus berada dalam ruang kelas, mereka hanya mempelari modul atau mengakses materi kuliah melalui internet (e-learning), dimana materinya sudah dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Sebagai pemantapan materi kuliah, diadakan Tutorial sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Terbuka.

Tugas Pemerintah dalam Usaha Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Sebagai konsekuensi bangsa yang ingin mensejajarkan dirinya dengan bangsa lain adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia warga bangsanya. Tanpa pendidikan yang bermutu bagi warganya, mustahil suatu bangsa akan mampu bersaing dengan bangsa lainnya. Menurut Lestari, (2011) “Bangsa yang baik adalah bangsa yang mampu melahirkan benih-benih generasi muda yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut”. Di Negara kesatuan Republik Indonesia dengan sistem desentralisasi pemerintahan, menuntut peran strategis bagi pemerintah (daerah) untuk menjalankan tugasnya dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Generasi yang mampu menjadi tumpuan bagi kemajuan bangsanya adalah generasi yang memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak serta kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman.

Untuk melahirkan generasi bangsa yang mampu memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak serta memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman, maka sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (juga Pemerintah daerah) harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan (harusnya gratis bagi Sekolah Dasar), bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran yang mengedepankan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan serta menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar (student centered learning) akan lahir generasi muda yang siap menyongsong masa depan bangsanya lebih baik dimasa mendatang.

Keinginan yang sangat ideal tersebut tentu memerlukan usaha serius dan berkelanjutan dari pemerintah, mengingat sampai kini permasalahan kesempatan dan mutu pendidikan masih belum merata dan belum ditangani secara tuntas. Hal ini dibuktikan dengan masih minimnya anggaran pendidikan yang dialokasikan pada APBN maupun APBD di beberapa daerah. Selain itu, masih rendahnya angka partisipasi keaksaraan, apalagi jika dilihat di masyarakat pedesaan sangat sedikit sekali warga desa yang mengenyam pendidikan yang layak. Padahal menurut pasal 31 ayat (2) setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Konsekuensi dari isi ayat ini, pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar bagi warganya. Dengan kata lain, tidak ada lagi berbagai macam pembiayaan yang membebani masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu. Dengan demikian tidak ada lagi alasan masyarakat tidak memperoleh pendidikan yang layak bagi generasi penerusnya.

Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah. Hal ini untuk menjamin peserta didik nyaman dan termotivasi untuk belajar yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan prestasi belajarnya. Peningkatan prestasi belajar peserta didik sulit terwujud jika selama ini sekolah-sekolah (terutama di pelosok) dalam keadaan rusak, kurang tenaga pendidik, kurang sumber dan media belajar. Oleh karena itu mendesak kiranya pemerintah segera melakukan pembenahan sistem pendidikan yang pro kepentingan rakyat yaitu mendapatkan kesempatan dan pendidikan yang bermutu dengan pembiayaan yang terjangkau.  Dengan melakukan pembenahan sistem pendidikan nasional diharapkan ke depan tidak lagi ada anak usia sekolah yang tidak sekolah atau harus berhenti sekolah karena alasan tidak mampu menanggung biaya pendidikan. Tidak ditemukan lagi anak usia sekolah pada jam sekolah yang harus bekerja mencari nafkah bagi keluarganya.

III. Penutup

            Pendidikan merupakan hak asasi manusia, termasuk warganegara Indonesia. Hal ini dijamin oleh UUD 1945 pasal 31, oleh karena merupakan hak asasi maka pemerintah wajib memfasilitasi terealisasinya hak mendapatkan pendidikan tersebut. Melalui politik anggaran yang pro rakyat, pemerintah pusat dan daerah bagi terselenggaranya pendidikan yang terjangkau dan bermutu diharapkan akan lahir generasi muda yang bermutu dan siap bersaing dengan bangsa yang lain. Di era otonomi daerah, perlu komitmen pemerintah daerah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan yang mampu menjamin masa depan anak muda penerus bangsa. Jika tidak ingin melanggar UUD 1945 atau setidaknya dianggap melalaikan kewajibannya, maka pemerintah pusat (juga pemda) harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai kontitusi. Selain itu pemerintah daerah perlu mengembangkan keunggulan lokal guna mempersiapkan generasi lokal yang berwawasan nasional dan global.

Selain itu, kewajiban pemerintah daerah dalam bidang pendidikan dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan salah satu urusan wajib pemerintah provinsi adalah “menyelenggarakan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial” (pasal 13 huruf f ). Selain itu, pemerintah kabupaten / kota adalah “penyelenggaraan pendidikan” (pasal 14 huruf f ). Jika ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tersebut dijalankan oleh pemerintah (juga pemda) dengan penuh tanggungjawab dan berkelanjutan maka tidak mustahil cita-cita nasional mencerdaskan kehidupan bangsa akan segera terwujud. Semoga !

Mengapa FKIP Diminati ?

Mengapa  FKIP Diminati ?

 Tanggal 13 dan 14 Juni 2012 saya mendapat tugas untuk menjadi pengawas ruang pada seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) di kampus Untirta, secara tidak sengaja saya bertanya kepada beberapa peserta seleksi, baik yang di luar ruangan maupun yang di dalam ruangan ujian. Hasilnya, ada kecenderungan peserta seleksi memilih fakultas keguruan dan ilmu pendidikan yang lumayan banyak. Continue reading

MUTU PENDIDIK (AN) Vs MUTU LPTK

MUTU PENDIDIK (AN)  Vs MUTU LPTK

Bulan Mei adalah bulan pendidikan di Indonesia . Maklum saja bulan Mei

tepatnya  setiap  tanggal 2 Mei diperingati sebagai hari pendidikan nasional. Beragam acara diadakan untuk memperingati hari pendidikan tersebut, mulai dari upacara pengibaran bendera merah putih, lomba-lomba, olimpiade sains dan sebagainya.  Semua ini mudah-mudahan  bukan merupakan seremonial belaka, mengingat bangsa Indonesia senang sekali mengadakan seremonial.  Salah satu seremonial yang saya ikuti dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional adalah upacara bendera dan seminar nasional pendidikan  yang diadakan oleh FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.  Seminar mengusung tema : “ Masa depan LPTK dan Profesi Keguruan”. Seminar tersebut mengundang pakar-pakar pendidikan dan stakeholders sebagai pemateri.  Selain itu, peserta seminarpun terdiri atas pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan seperti para akademisi dan mahasiswa tingkat sarjana dan pascasarjana. Continue reading

Mengapa Kompetensi Guru Tersertifikasi (Cenderung) Rendah ?

 

Akhir-akhir ini marak pemberitaan di berbagai media tentang rendahnya kompetensi guru yang sudah memiliki sertifikat sebagai pendidik (tersertifikasi). Hal ini dibuktikan dengan hasil uji kompetensi guru (UKG) yang sudah tersertifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kompas, 6 Agustus 2012) rata-rata nilai uji kompetensi guru adalah 44,55 berdasarkan pengolahan data 243.619 dari 373.515 orang pada tahap satu hingga hari ketiga. Continue reading

Ujian Nasional, Dulu dan Sekarang

Ujian nasional (UN) tingkat SMA/MA/SMK, tingkat SMP/MTS/ dan SD/MI usai dilaksanakan.  Sebagian besar peserta didik, orang tua peserta didik, dan sekolah sudah merasa lega. Namun bukan berarti tidak punya beban. Maklum  pengumuman kelulusan belum dilakukan.  Ujian nasional tahun ini berbeda dari tahun 2010 ke belakang, karena ujian nasional bukan merupakan satu-satunya penentu kelulusan peserta didik. Continue reading

Menuju Demokrasi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Menuju Demokrasi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Oleh: Damanhuri, M.Pd.

Dosen Pendidikan Kewarganegaraan FKIP  Untirta

Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan Serang

 

ABSTRAK

Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan yang disetai tanggungjawab yang besar. Namun dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan yang diakibatkan oleh ketidakfahaman terhadap hakikat demokrasi Pancasila itu sendiri. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan nilai-nilai demokrasi akan terwujud dengan tetap berdasarkan kontitusi yang berlaku. Oleh karenanya perlu perubahan paradigma pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dari yang indoktrinasi menjadi pembelajaran yang dialogis kritis dan disampaikan dengan pendekatan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan.

 

Kata Kunci: Demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan

 

 

I  Pendahuluan

Kata demokrasi menjadi sebuah kata yang tidak asing lagi di masyarakat global, bahkan masyarakat Indonesia yang menerapkan demokrasi Pancasila. Namun, apakah Negara yang menganut demokrasi dalam sistem ketatanegaraannya benar-benar telah menerapkan nilai-nilai demokrasi dengan sebenar-benarnya?, misalnya saja, Indonesia yang menganut demokrasi Pancasila masih dirasa tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupannya. Semestinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan bahan baku (causa materialis) Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri, baik kepribadiannya maupun adat istiadatnya.

Penerapan nilai-nilai Pancasila seyogyanya dilakukan oleh semua komponen bangsa, mulai dari rakyat jelata hingga pejabat Negara. Demokrasi Pancasila adalah istilah yang digunakan di masa orde baru, demokrasi ini menunjuk kepada pengertian pemerintahan yang berdasarkan kepada sila-sila Pancasila. Selain itu, pelaksanaan nilai-nilai demokrasi Pancasila juga semestinya menjadi bagian penting dari pelaksanaan kehidupan demokrasi di sekolah dan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi diharapkan mampu mempersiapkan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang siap menjalankan demokrasi sebagaimana mestinya guna mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945

Demokrasi Pancasila

Menurut Darmodiharjo, (1991:81) demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti ketentuan-ketentuan dalam pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi Pancasila rakyat menjadi subjek, artinya rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut secara efektif dalam penyelenggaraan Negara baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Istilah Demokrasi Pancasila tidak dapat dipisahkan dari peristiwa 30 September 1965, dimana Soeharto dianggap telah berhasil menjalankan tugas “pengendalian keamanan”. Berdasarkan keberhasilan itu,  Soeharto kemudian resmi menjadi Presiden RI kedua melalu siding istimewa MPRS tahun 1967 dan dilantik pada waktu yang sama. Sejak itulah Soeharto melakukan upaya bersih-bersih dari PKI dan antek-anteknya. Selain itu Soeharto juga memiliki program pemurnian dasar Negara Pancasila dengan semboyan “melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen”.  Melalui program ini, pemerintahan orde baru menyakralkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 yang oleh Soekarno, dianggap sebagai UUD sementara dan juga memuat aturan atau mekanisme perubahan (amandemen). Dengan dianggap keramatnya UUD 1945 praktis di masa orde baru, ketentuan mengenai amandemen tidak pernah di bahas, bahkan membicarakannya pun dianggap tabu. Dalam perjalanannya, pemerintahan orde baru dengan “demokrasi Pancasila” nya perlahan-lahan menyalahgunakan kekuasaan yang sangat bertentangan dengan asas yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Menurut Santosa, (2004:132) Penyelewengan tersebut, diantaranya muncullah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme  (KKN) dalam hampir setiap kegiatan birokrasi, dari pusat bahkan merembet ke daerah-daerah, bahkan KKN melibatkan keluarga presiden (keluarga Cendana), mengutamakan pinjaman luar negeri untuk pembangunan ketimbang mengusahakan kemandirian bangsa, dan mengekang kebebasan berpendapat dalam berbagai bentuk.  Menurut Santosa, (2003) Hal ini justru malah menginjak-nginjak nilai demokrasi. Dengan berbagai kebijakannya yang sentralistik, orde baru pun harus berakhir melalui “kudeta demokrasi” yang dilakukan oleh berbagai elemen bangsa dan melahirkan apa yang disebut orde reformasi.

Demokrasi Pancasila adalah suatu demokrasi yang telah berurat berakar dalam jiwanya bangsa Indonesia dari dahulu hingga sekarang, baik dalam adat istiadat maupun dalam agamanya.  Demokrasi Pancasila dirimuskan dalam kalimat “ kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila (sila ke-4) pada pokoknya berdasar kepada kerakyatan yang bersumber pada pandangan hidup bangsa Indonesia. Menurut Kaelan,(2007) menyatakan bahwa hakikat dari Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri (kebudayaan dan adat istiadatnya).

Sistem kekuasaan menurut Pandangan hidup bangsa Indonesia bukanlah berarti adanya kekuasaan seseorang atas orang lain, tetapi adalah dalam pengertian memimpin dan membimbing.  Sifat membimbing dan memimpin ini dalam pandangan bangsa Indonesia adalah mencerminkan dari rakyat dan untuk rakyat.  “Kerakyatan” bagi bangsa Indonesia bukanlah suatu yang baru, tetapi telah hidup lama. Dan dasar musyawarahpun telah merupakan pandangan dan praktik bagi bangsa Indonesia baik dalam agama, maupun adat istiadatnya.

Penerapan demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila karena dasar Negara Indonesia adalah Pancasila.  Demokrasi Pancasila dapat dirumuskan dari alinea ke empat Pembukaan UUD 1945.  Bagi bangsa Indonesia, demokrasi Pancasila merupakan system pemerintahan Negara yang secara konstitusional ditetapkan dalam UUD 1945 serta merupakann sikap perilaku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional dengan semangat kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa,  demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi yang dijalankan berdasarkan musyawarah dan mufakat  yang didasarkan pada alur dan patut. Demokrasi Pancasila merupakan suatu bentuk demokrasi yang bercirikan khas Indonesia, bercorak kolektif dan bukanlah merupakan demokrasi yang diimpor dari Negara lain. Demokrasi Pancasila menghendaki adanya persamaan hak dan kewajiban dalam semua aspek kehidupan. Persamaan bukan saja dalam hal politik seperti yang diinginkan oleh demokrasi Barat yang liberal dan individual. Juga bukan demokrasi rakyat seperti di Negara sosialis-komunis, yang tidak memberikan ruang kepemilikan (property rights) kepada rakyatnya. Di Negara sosialis-komunis seluruh kepemilikan dikuasai atas nama Negara. Pada demokrasi Pancasila, manusia dilihat sebagai monopluralis. Artinya, dalam diri rakyat Indonesia harus dilihat dan diberikan hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya secara seimbang dan penuh tanggung jawab.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah wahana pendidikan demokrasi

Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi merupakan salah satu bentuk pendidikan untuk mengembangkan kultur demokrasi yang mencakup kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, dan kemampuan menahan diri (Chamim,2003:vii). Kemampuan menahan diri amat diperlukan untuk mengimbangi adanya berbagai kebebasan seperti kebebasan berpendapat, kebebasan memiliki sesuatu, kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Tanpa kemampuan menahan diri, demokrasi hanya akan menjadi democrazy yang akan melahirkan tirani. Dalam konteks pelaksanaan kebebasan sebagai salah satu nilai demokrasi di Indonesia seringkali disalahgunakan. Hal ini bisa kita amati dari perilaku masyarakat yang menafsirkan kebebasan dengan sebebas-bebasnya. Padahal demokrasi Pancasila sendiri adalah demokrasi yang memberikan kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Dengan kata lain, tidak ada kebebasan tanpa tanggungjawab.

Pendidikan Kewarganegaraan yang secara khusus bertujuan agar peserta didik memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sedangkan misi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggungjawab dan bermoral. (Kaelan, 2007:2). Hal senada diungkapkan oleh Sumarsono, (2002:7) bahwa melalui pendidikan kewarganegaraan, warganegara Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945.

Lebih lanjut, Chamim, dkk  (2003: vii) menjelaskan upaya mengembangkan kultur demokrasi dalam sistem pendidikan Indonesia, khususnya di Perguruan tinggi adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Outcome dari pendidikan kewarganegaraan adalah menyangkut pengetahuan, sikap mental, nilai-nilai, dan perilaku menjunjung tinggi demokrasi, sehingga akan terwujud warga masyarakat yang demokratis dan mampu menjaga persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat dan sejahtera serta demokratis. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia yang dituangkan dalam UU No.20 Tahun 2003 yang menyatakan pendidikan nasional bertujuan “ untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa…dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Demokratis disini meliputi pola sikap, pola pikir dan pola tindak warganegara. Dengan semakin demokratisnya warganegara, maka cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan beradab tidak menutup kemungkinan dapat segera terwujud.

Untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis diperlukan upaya serius melalui pendidikan. Pendidikan dimaksud adalah pendidikan demokrasi. Menurut Winataputra, (2006:12) Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan Negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami, menghayati, megamalkan dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Lebih lanjut, Winataputra (2006:19) menyatakan bahwa demokrasi memang tidak diwarisi , tetapi ditangkap dan dicerna melalui proses belajar oleh karena itu untuk memahaminya diperlukan suatu proses pendidikan demokrasi.  Pendidikan demokrasi dalam berbagai konteks, dalam hal ini untuk pendidikan formal ( di sekolah dan perguruan tinggi), non formal ( pendidikan di luar sekolah dan informal ( pergaulan di rumah dan masyarakat kultural untuk membangun cita – cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam berbagai konteks.

Pemahaman yang dangkal tentang demokrasi dan nilai-nilainya menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan yang justru bertolakbelakang, seperti maraknya demonstrasi sebagai wujud kebebasan berpendapat yang sering berakhir dengan kerusuhan dan tindakan-tindakan represif serta tidak produktif. Memblokir jalan raya, menyandera mobil dinas, dan mobil pengangkut bahan kebutuhan pokok masyarakat yang sering terjadi saat demonstrasi justru menunjukkan bahwa demonstrasi kehilangan ruhnya. Demonstrasi sejatinya membawa aspirasi masyarakat bukan malah mengganggu ketertiban umum dan bertindak anarkhis. Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi sejatinya memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempersiapkan diri memasuki kehidupan yang demokratis.  Selain itu, tugas pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan menjadi tidak mudah.

Menurut Zamroni, dalam Tanireja,dkk. (2011:130)  adanya keinginan dan perilaku penguasa orde reformasi untuk mempertahankan sistem sentralisasi dan birokratisasi yang berlebihan di dunia pendidikan. Selain itu, tantangan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi dimasa depan adalah masuknya peradaban asing yang dibawa oleh arus globalisasi dan teknologi informasi yang terus menerus mempengaruhi moralitas dan perilaku bangsa Indonesia.

Dalam praktik kehidupan bermasyarakt, berbangsa dan bernegara sering kita melihat hal-hal yang semestinya tidak terjadi, misalnya saat musyawarah mufakat sering adanya upaya memaksakan kehendak pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya, bahkan kadang berujung dengan konflik terbuka. Dalam konteks manusia sebagai bagian dari kelompoknya perlu diakui bahwa secara sadar manusia ingin diperhatikan dan ingin berperan dalam kelompok dan lingkungannya. Perasaan ingin memiliki dan berperan serta ini tercermin dalam rasa demokrasi (Widjaja, 2000:16). Dalam konteks inilah kemauan dan kemampuan untuk menahan diri diperlukan. Mengingat partisipasi politik yang tanpa kemampuan menahan diri dari warganegara bukan mustahil justru akan menodai nilai-nilai demokrasi. Menurut Surbakti, (1999:142) Partisipasi politik  warganegara untuk memepengaruhi pemerintah ada yang dilakukan atas kesadaran diri sendiri dan ada pula yang dilakukan atas desakan, manipulasi dan paksaan dari pihak lain. Dengan demikian diperlukan warganegara yang memiliki kompetensi yang baik agar mampu menyampaikan aspirasi, partisipasi politik yang sesuai dengan konstitusi.

Dalam Negara hukum demokrasi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna (Ridwan,2008: 8). Dengan demikian antara demokrasi dan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis sangat erat kaitannya. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan hubungan hak dan kewajiban antara warganegara dan Negara atau sebaliknya haruslah berdasarkan hukum, bukan berdasarkan paksaan orang lain dan keinginan individu yang dipaksakan.

Penutup

Menuju demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan hanya akan terwujud jika pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang strategis dan berdaya guna. Sehingga pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang selama ini dilakukan dengan indoktrinasi harus segera diubah menjadi pembelajaran yang dialogis kritis dan disampaikan dengan pendekatan pembelajaran yang aktif, inovatif,  kreatif,  efektif dan menyenangkan. Sehingga akan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diharapkan dalam pendidikan kewarganegaraan yakni mampu memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah Negara Pancasila.

Perlu upaya sistematis dari Negara melalui pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan agar segera terwujud suatu tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang dibatasi oleh konstitusi dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, akan mampu melahirkan generasi muda yang siap memenuhi tuntutan masyarakat global yang tetap berdasarkan wawasan nasional Indonesia.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Darmodiharjo, Darji, dkk. 1979. Santiaji Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional

Kaelan. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma

Ridwan,HR. 2008. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Santosa, K.O. 2004. Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UUD 1945. Bandung: Sega

Arsy

Sumarsono,S. dkk. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Surbakti,R. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo

Taniredja, T., dkk. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Widjaja, H.A.W. 2000. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia. Jakarta:

Rineka Cipta

Winataputra, U.S. 2006. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi. Jakarta: Ditnaga Dirjen

Dikti.

Korupsi, Budaya Kita?

I  Pendahuluan

Korupsi merupakan istilah yang akrab di telinga setiap orang, mulai dari pejabat hingga rakyat biasa, akademisi hingga tukang tani. Bahkan jika ditanyakan pada setiap orang, apakah ia pernah mendengar istilah korupsi, jawabannya pasti pernah. Permasalahannya, apakah setiap orang itu memahami apa sebenarnya korupsi itu? Lalu perbuatan apa saja yang dikategorikan korupsi? Apa latar belakang orang melakukan korupsi? Lalu siapa yang salah jika marak kasus korupsi? Dan apakah korupsi itu budaya kita? Tentu tidak semua orang bisa menjelaskannya secara gamblang dan ilmiah. Continue reading

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Merupakan Kewajiban Konstitusional

I  Pendahuluan

Republik Indonesia terbentuk sebagai suatu Negara berdaulat merupakan cita-cita seluruh komponen bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Keinginan untuk merdeka bukan tanpa alasan, mengingat pada zaman penjajahan bangsa Indonesia dalam keadaan tidak terdidik, karena pendidikan hanya dapat diperoleh bagi kaum tertentu. Oleh karenanya, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu cita-cita nasional Indonesia merdeka. Hal ini dapat dilihat  dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea ke 4 (empat) yang  berbunyi “ ……mencerdaskan kehidupan bangsa…..”

Cita-cita mulia tersebut untuk membawa manusia Indonesia ke dalam suatu keadaan  yang dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kesejahteraan umum (rakyat Indonesia). Keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 tersebut juga ditegaskan dalam batang tubuh UUD 1945 pada pasal 31 ayat (1) “setiap warganegara berhak mendapat pendidikan”. Untuk menjamin bahwa setiap warganegara dapat menunaikan hak mendapat pendidikan tersebut, melalui hasil amandemen UUD 1945 yang ke-4, terdapat penambahan ayat yang menjamin dana bagi penyelenggaraan pendidikan. Ini bisa dilihat pada pasal 31 ayat (4) yang berbunyi “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

II.  Pembahasan

            Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjalankan tugas dan wewenangnya secara konstitusional. Tidak ada kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan di luar rule of law yang berlaku. Oleh karenanya dalam usaha mewujudkan cita-cita nasional “mencerdaskan kehidupan bangsa” pemerintah perlu berpedoman kepada konstitusi yang berlaku. Sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan di atas, melalaui jaminan anggaran sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD seperti telah dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 31(ayat 4), secara konstitusional mencerdaskan kehidupan bangsa (memperoleh pendidikan) merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan oleh Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Upaya tersebut misalnya melalui pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang langsung ditransfer ke rekening sekolah, ini merupakan upaya agar orang tua peserta didik tidak lagi dibebani biaya pendidikan bagi anaknya di sekolah dasar (SD/SMP). Selain itu, pemerintah juga mengupayakan membuka kesempatan mendapatkan pendidikan bagi warganegaranya melalui berbagai jenis, jenjang dan jalur pendidikan seperti sanggar pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), paket A, paket B dan paket C. selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan sekolah menengah pertama terbuka (SMP Terbuka). Untuk pendidikan tinggi, pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan jarak jauh (distance learning), yaitu melalui Universitas Terbuka. Peserta belajar tidak lagi harus berada dalam ruang kelas, mereka hanya mempelari modul atau mengakses materi kuliah melalui internet (e-learning), dimana materinya sudah dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Sebagai pemantapan materi kuliah, diadakan Tutorial sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Terbuka.

Tugas Pemerintah dalam Usaha Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Sebagai konsekuensi bangsa yang ingin mensejajarkan dirinya dengan bangsa lain adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia warga bangsanya. Tanpa pendidikan yang bermutu bagi warganya, mustahil suatu bangsa akan mampu bersaing dengan bangsa lainnya. Menurut Lestari, (2011) “Bangsa yang baik adalah bangsa yang mampu melahirkan benih-benih generasi muda yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut”. Di Negara kesatuan Republik Indonesia dengan sistem desentralisasi pemerintahan, menuntut peran strategis bagi pemerintah (daerah) untuk menjalankan tugasnya dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Generasi yang mampu menjadi tumpuan bagi kemajuan bangsanya adalah generasi yang memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak serta kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman.

Untuk melahirkan generasi bangsa yang mampu memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak serta memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan zaman, maka sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa UUD 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (juga Pemerintah daerah) harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan (harusnya gratis bagi Sekolah Dasar), bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran yang mengedepankan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan serta menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar (student centered learning) akan lahir generasi muda yang siap menyongsong masa depan bangsanya lebih baik dimasa mendatang.

Keinginan yang sangat ideal tersebut tentu memerlukan usaha serius dan berkelanjutan dari pemerintah, mengingat sampai kini permasalahan kesempatan dan mutu pendidikan masih belum merata dan belum ditangani secara tuntas. Hal ini dibuktikan dengan masih minimnya anggaran pendidikan yang dialokasikan pada APBN maupun APBD di beberapa daerah. Selain itu, masih rendahnya angka partisipasi keaksaraan, apalagi jika dilihat di masyarakat pedesaan sangat sedikit sekali warga desa yang mengenyam pendidikan yang layak. Padahal menurut pasal 31 ayat (2) setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Konsekuensi dari isi ayat ini, pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar bagi warganya. Dengan kata lain, tidak ada lagi berbagai macam pembiayaan yang membebani masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu. Dengan demikian tidak ada lagi alasan masyarakat tidak memperoleh pendidikan yang layak bagi generasi penerusnya.

Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah. Hal ini untuk menjamin peserta didik nyaman dan termotivasi untuk belajar yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan prestasi belajarnya. Peningkatan prestasi belajar peserta didik sulit terwujud jika selama ini sekolah-sekolah (terutama di pelosok) dalam keadaan rusak, kurang tenaga pendidik, kurang sumber dan media belajar. Oleh karena itu mendesak kiranya pemerintah segera melakukan pembenahan sistem pendidikan yang pro kepentingan rakyat yaitu mendapatkan kesempatan dan pendidikan yang bermutu dengan pembiayaan yang terjangkau.  Dengan melakukan pembenahan sistem pendidikan nasional diharapkan ke depan tidak lagi ada anak usia sekolah yang tidak sekolah atau harus berhenti sekolah karena alasan tidak mampu menanggung biaya pendidikan. Tidak ditemukan lagi anak usia sekolah pada jam sekolah yang harus bekerja mencari nafkah bagi keluarganya.

III. Penutup

            Pendidikan merupakan hak asasi manusia, termasuk warganegara Indonesia. Hal ini dijamin oleh UUD 1945 pasal 31, oleh karena merupakan hak asasi maka pemerintah wajib memfasilitasi terealisasinya hak mendapatkan pendidikan tersebut. Melalui politik anggaran yang pro rakyat, pemerintah pusat dan daerah bagi terselenggaranya pendidikan yang terjangkau dan bermutu diharapkan akan lahir generasi muda yang bermutu dan siap bersaing dengan bangsa yang lain. Di era otonomi daerah, perlu komitmen pemerintah daerah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan yang mampu menjamin masa depan anak muda penerus bangsa. Jika tidak ingin melanggar UUD 1945 atau setidaknya dianggap melalaikan kewajibannya, maka pemerintah pusat (juga pemda) harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai kontitusi. Selain itu pemerintah daerah perlu mengembangkan keunggulan lokal guna mempersiapkan generasi lokal yang berwawasan nasional dan global.

Selain itu, kewajiban pemerintah daerah dalam bidang pendidikan dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan salah satu urusan wajib pemerintah provinsi adalah “menyelenggarakan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial” (pasal 13 huruf f ). Selain itu, pemerintah kabupaten / kota adalah “penyelenggaraan pendidikan” (pasal 14 huruf f ). Jika ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tersebut dijalankan oleh pemerintah (juga pemda) dengan penuh tanggungjawab dan berkelanjutan maka tidak mustahil cita-cita nasional mencerdaskan kehidupan bangsa akan segera terwujud. Semoga !